VONMAGZ, JAKARTA- Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan Gibran Rakabuming selaku anak Presiden Jokowi Dodo yang ikut terseret dalam korupsi bansos Covid-19. "Termasuk kepada yang dipertanyakan keberadaan saudara Gibran Rakabuming, sekali lagi semua itu info dan KPK akan tetap melakukan proses hukum, baik penelusuran keterangan tersebut atau melalui proses penyelidikan. Sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional siapapun itu. KPK akan menegakkan" kata Ghufron pada Senin (21/12).
Images : Grid.id
Sementara itu Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dan ikut dalam merekomendasikan dana bansos Covid-19 yang menyeret Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial. Gibran juga mengatakan ia bahkan belum pernah bertemu dengan Juliari. "Itu gak benar. Saya tidak pernah merekomendasikan atau pemerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini. Itu berita yang tidak benar. Kenal sih kenal. Tapi belum pernah ketemu sama sekali. Apalagi merekomendasikan goodie bag. Enggak pernah sekalipun. Kalau mau korupsi kenapa baru sekarang, enggak dulu dulu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih dulu. PLN, Pertamina, jalan tol. Itu nilainya triliunan. Tapi saya enggak pernah seperti itu" kata Gibran. Gibran juga meminta agar dapat membuktikan dugaan korupsi Bansos tersebut lantaran ia merasa memang tidak pernah melakukan kecurangan apapun.
Lebih lanjut, pihak KPK juga mengatakan akan menyaring segala informasi yang masuk. "Semua info akan kami filter, nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenan tersebut ada buktinya atau tidak, semua akan kami tindak lanjuti" tambah Ghufron. Juru Bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan hal yang sama bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus yang menyeret Gibran. "Kami memastikan bahwa setiap informasi tentu akan digali dan dikonffirmasi kepada para saksi saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK tersebut" kata Ali.