Keputusan Judul dan Definisi Kekerasan Seksual Dalam RUU PKS Yang Menjadi Pemberat Anggota DPR

Updated: Jul 6, 2020

VONMAGZ, Jakarta- DPR sudah bertahun tahun menunda pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengecewakan pihak masyarakat karena tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, bahkan DPR telah menyetujui penghapusan RUU tersebut. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati menyesalkan dikeluarkannya pembahasan RUU PKS dari daftar prioritas prolegnas 2020.

Gambar : Beritasatu


Maman Imanulhaq yang merupakan anggota komisi VIII DPR RI mengungkapkan bahwa alasan pencabutan RUU PKS dikarenakan pembahasan keputusan judul dan definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS belum satu suara. Selain itu adanya hambatan revisi RUU KUHP. Jika selesai disahkan, maka RUU PKS bisa langsung masuk dalam prioritas prolegnas 2020.


"kita melihat adanya perdebatan tentang definisi kekerasan seksual itu dalam pola pikir mainstream kelompok konservatif selalu menganggap bahwa ada beberapa tindakan yang tidak dianggap kekerasan seksual, ketika hukum dalam tanda kutip, agama, harus ditegakkan. Itulah yang menjadi perdebatan kita" ungkap Maman

0 comments