Karyawan KFC Demo Setelah Adanya Kebijakan Pemotongan dan Penahanan Upah

VONMAGZ, Jakarta- Karyawan PT Fast Food Indonesia Tbk melakukan aksi demonstrasi di depan gerai KFC Gelael, MT Haryono, Jakarta yang didalkukan oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Pada 12 April 2021. Para karyawan KFC mendesak perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan pembayaran upay sebagaimana mestinya dan mengembalikan upah yang selama ini ditahan.

Dok : CNBC


Sebelumnya pada April 2020 yang lalu, SPBI menjenjelaskan bahwa perusahaan mengeluarkan kebijakan pemotongan dan penahanan upah. Selain itu Tunjangan Hari Raya dibayar tidak sesuai dengan Ketentuan Perjanjian Kerja Bersama, serta penundaan pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan, dan penghargaan masa kerja. "Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh dibawah upah minimum kota atau kabupaten yang berlaku tahun 2020. Padahal kebiajakan ini sudah dituangkan dalam PBK dan penerapan jam kerja 28 jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara" ujarnya.


Pihak manajemen KFC merepons persoalan tersebut lewat keterbukaan informasi yang dilayangkan oleh Direktur Fast Food Indonesia, Dalimin Juwono. Ia mengatakan bahwa hal itu sudah pernah dilaporkan oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia pada pertengahan tahun 2020 di Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait dengan kebijakan penyesuaian upah di perusahaan. "Perseroan dan SPBI telah melewati banyak forum mediasi atau tripartit dengan SPBI di Kantor Dinas Tenaga Keja. Kiranya hasil dari kesepakatan kesepakatan tersebut tidak diketahui secara utuh oleh SPBI dan karenanya ada aksi demonstrasi pada 12 April 2021 tersebut, perwakilan Perseroan telah memberikan arah kepada SPBI untuk dapat berkoordinasi dengan SPFFI atas hasil kesepakatan kesepakatan perbaikan kebijakan di tahun 2021" jelasnya.


a mengatakan, kemudian terdapat pula pendapat Korwas PPNS Polda Jawa Timur di dalam gelar perkara yang menyatakan: “Pembayaran upah di bawah UMK yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada dasar hukum berupa Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta adanya PB Nomor 035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemotongan upah selama COVID-19, dapat ditoleransi walaupun secara norma UU Nomor 13 tahun 2003 melanggar hukum”.


Ia juga menjelaskan terdapat Korwas PPNS Polda Jawa Timur idalam gelar perkara yang menyatakan : "Pembayaran upah dibawah UMK yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada dasar hukum berupa Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2929 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta adanya PB Nomor 035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemotongan upah selama COVID-19, dapat ditoleransi walaupun secara norma UU Nomor 13 Tahun 2003 melanggar hukum".

0 comments