VONMAGZ, Jakarta- Setelah kasus suap Rektor Unila Prof Dr Karomani dan dua bawahannya yang ditetapkan oleh tersangka oleh KPK setelah menerima suap mahasiswa jalur mandiri, saat ini MAKI (Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia) hingga Wakil Ketua Komisi X DPR mendesak agar jalur mandiri di semua perguruan tinggi negeri dihapuskan.
Photo Courtesy of Kompas.com
"Saya setuju harus dihapuskan jalur mandiri, saya kira paling pas penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh, udah nggak ada jalur mandiri, bisa jalur prestasi atau jalur berkaitan dengan ujian seleksi penerimaan, semua ikut disitu. Dan itu menimbulkan peluang untuk terjadinya suap karena bisa saja diminta bayar Rp50 juta, itu kemudian yang resmi, yang tidak resmi bisa aja Rp100 juta" kata Boyamin selaku koordinator MAKI saat dihubungi oleh tim DetikNews, Senin (22 Agustus).
Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf juga menyuarakan hal yang sama, menurutnya seleksi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru dihapus agar transparan dan bisa dilakukan seleksi resmi dengan biaya semester yang jelas dan terukur. "Baiknya jalur mandiri di negeri itu hapus saja. Diganti tes seleksi resmi gelombang I, II, dan III. Dengan biaya semester progresif, jelas, dan terukur. Karena tidak transparan, jadi potensi itu (korupsi) besar. Tentu sangat perlu dievaluasi. Ini menunjukkan kalau dunia pendidikan Indonesia semakin tidak bersahabat dengan masyarakat, terutama menengah ke bawah" kata Dede Yusuf dilansir Republika.co.id, Senin (22 Agustus).
Menanggapi tanggapan-tanggapan tersebut, Nadiem selaku Mendikbudristek masih belum ingin terburu buru mengambil keputusan. Ia masih ingin memastikan kejadian suap penerimaan mahasiswa baru tidak terulang kembali. "Saat ini kami masih memonitor situasinya ya. Kami dengarkan dulu pendapatnya" kata Nadiem dilansir DetikNews.