Dirjen Pajak Sebut NFT dan Bitcoin Wajib Masuk SPT Tahunan

Updated: Jan 8

VONMAGZ, JAKARTA- Dirjen Pajak menegaskan bahwa kepemilikan set digital seperti NFT dan bitcoin wajib dicantumkan dalam SPT Tahunan. Pengamat pajak menilai hal itu menjadi bentuk itikad baik wajib pajak sekaligus upaya membuka potensi penerimaan negara dari aset digital yang semakin berkembang.

Photo Courtesy of Dirjen Pajak


"Aset NFT maupun aset digital lainnya wajib dilaporkan di SPT Tahunan dengan menggunakan nilai pasar tanggal 31 Desember pada tahun pajak tersebut" kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor kepada detik.com.


Di sisi lain, Wahyu Nuryanto selaku Direktur Eksekutif MUC Tax Research menilai bahwa saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur aset digital seperti NFT dan kripto. Tapi saat ini semakin banyak aset yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia yang tinggi nilainya dan menjadi cerminan kemampuan ekonomi seseorang. "Mengingat nilainya yang terus meningkat, maka NFT bisa dikatakan sebagai aset berharga yang memiliki nilai tinggi. Sehingga, keberadaannya sangat berkorelasi dengan kemampuan ekonomis pemiliknya" kata Wahyu.


0 comments