VONMAGZ, JAKARTA - Setelah terjadi kasus pelanggaran data terbesar dalam sejarah Australia baru-baru ini, pemerintah Australia berencana untuk memperketat persyaratan pengungkapan serangan dunia maya.
Photo Courtesy of Shutterstock
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan kepada stasiun radio Australia 4BC pada Senin (26/9), bahwa pemerintah berencana merombak undang-undang privasi sehingga perusahaan yang mengalami kebocroan data diwajibkan untuk membagikan rincian datanya kepada bank untuk menghindari potensi penipuan nasabah dari dampak kebocoran data tersebut. Saat ini, undang-undang privasi Australia mengatur perusahaan untuk tidak membagikan data terkait pelanggan mereka dengan pihak ketiga.
Pengumuman kebijakan ini dibuat setelah kebocoran data besar-besaran minggu lalu, yang mempengaruhi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Australia, Optus. Peretas berhasil mengakses sejumlah besar informasi yang berpotensi sensitif hingga 9,8 juta pelanggan Optus, hampir 40 persen dari populasi Australia. Data yang bocor termasuk nama, tanggal lahir, alamat, informasi kontak, dan dalam beberapa kasus, nomor SIM atau paspor.
Commentaires